HOTELRISTORANTEVITTORIA — Menurut Asosiasi Manajer Hotel General Indonesia (IHGMA), mereka belum mengadakan pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah untuk membahas dampak dari efisiensi anggaran.
Pada Selasa, 4 Maret 2025, asosiasi ini memberikan konferensi pers tentang hasil survei tentang dampak efisiensi anggaran pada 312 hotel di seluruh Indonesia.
Garna Sobhara Swara, Wakil Ketua Umum IHGMA, mengatakan bahwa pendapatan hotel sangat dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, terutama untuk hotel yang berfokus pada tamu bisnis.
Garna menyatakan bahwa secara umum, hotel mengalami penurunan jumlah kamar sebesar 35 persen berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan.
Apa Solusi yang Diberikan IHGMA untuk Mengatasi Masalah Ini?
Menanggapi isu efisiensi anggaran yang berpengaruh pada industri perhotelan, IHGMA mengajukan empat saran yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah.
Saran tersebut sebagai berikut:
1. Insentif pajak atau pengurangan pajak hotel.
2. Pemberlakuan efisiensi secara bertahap agar dapat dievaluasi.
3. Program subsidi atau bantuan keuangan langsung.
4. Relaksasi kebijakan terkait operasional hotel.
Ketua Umum IHGMA, I Gede Arya Pering, menekankan pentingnya kebijakan efisiensi yang dipahami dari sudut pandang pemerintah, namun juga memperingatkan bahwa dampaknya ini memang nyata.
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan ini berdampak pada semua orang, bukan hanya pemilik hotel; itu juga mempengaruhi pemasok, pekerja, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan hotel-hotel tersebut, termasuk mengakibatkan PHK.
Mengapa Ini Penting untuk Diperhatikan?
Perubahan kebijakan anggaran dan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah dapat membawa konsekuensi luas bagi berbagai pihak di industri perhotelan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pengelola hotel, untuk berkomunikasi satu sama lain dan mencapai solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatifnya.
SUMBER TRAVEL KOMPAS.COM : 4 Saran Asosiasi GM Hotel agar Efisiensi Anggaran Tak Bikin Gelombang PHK