Pernah nggak sih kamu jajan online, udah nungguin makanan berjam-jam sambil nahan laper, tapi pas abang ojeknya dateng, ternyata dia salah anter alamat? Rasanya pasti campur aduk antara kesel, pengen ketawa, tapi juga sadar kalau ada yang keliru sama koordinat GPS-nya. Nah, kurang lebih drama "salah alamat" inilah yang baru saja dialami oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Roy Suryo, di meja hijau.
Baru-baru ini, jagat hukum Indonesia dibuat heboh dengan ditolaknya—eh, ralat—"belum diterimanya" gugatan praperadilan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy menuntut ganti rugi atas proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan dirinya yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak sah oleh hukum. Namun, hakim justru memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai "kurang pihak".
Bukannya ciut atau ngambek, pakar telematika ini malah menanggapinya dengan santai, bahkan menyebut putusan hakim ini seperti dapet kartu Joker di tengah permainan kartu. Kok bisa sih urusan hukum yang super rumit ini malah disamakan dengan main kartu? Yuk, kita bedah bareng-bareng dengan bahasa yang santai biar kita semua bisa belajar hukum secara praktis tanpa bikin kepala pusing!
Bedanya "Ditolak" vs "Nggak Diterima": Biar Nggak Gagal Paham Kaya Netizen
Sebelum kita masuk ke dalam taktik permainan kartu ala Roy, kita kudu paham dulu satu istilah hukum yang sering banget bikin netizen salah kaprah. Banyak yang mengira kalau gugatan Roy Suryo ini "ditolak" mentah-mentah oleh hakim. Padahal, dalam dunia hukum perdata dan praperadilan, ada perbedaan raksasa antara gugatan yang ditolak dengan gugatan yang tidak dapat diterima (atau dalam bahasa kerennya disebut Niet Ontvankelijk Verklaard, disingkat NO).
Mari kita pakai analogi sederhana:
Bayangkan kamu mau daftar masuk ke klub olahraga elit.
- Kasus Pertama (Gugatan Ditolak): Kamu sudah bawa semua berkas lengkap, ikutan tes fisik, tapi ternyata kemampuan larimu di bawah standar klub. Akhirnya, pengurus klub bilang, "Maaf, kamu tidak lolos." Ini namanya ditolak. Kamu nggak bisa daftar lagi dengan berkas yang sama karena kualitas dirimu dinilai belum cukup.
- Kasus Kedua (Gugatan Tidak Diterima / NO): Kamu datang ke meja pendaftaran dengan semangat membara, tapi ternyata kamu lupa bawa KTP dan pas foto. Petugas administrasi bakal bilang, "Maaf, pendaftaranmu tidak bisa kami terima dulu. Tolong lengkapi dokumennya, lalu balik lagi ke sini ya." Nah, inilah yang dialami oleh Roy Suryo. Gugatannya belum sempat diperiksa isinya oleh hakim karena ada syarat administratif yang kurang lengkap.
Makanya, Roy Suryo buru-buru meluruskan opini publik setelah keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/8). "Kesimpulannya, lanjut. Ajukan lagi. Karena putusannya bukan ditolak, jangan sampai ditulis ditolak. Ini belum diterima karena kurang pihak," tegasnya dengan nada optimis.
Analogi "Kurang Pihak": Mau Bayar Patungan tapi Lupa Ngajak yang Pegang Dompet
Lantas, apa sih yang dimaksud dengan "kurang pihak" dalam kasus Roy Suryo ini? Kenapa hakim sampai mengembalikan berkas gugatannya?
Mari kita pakai analogi nongkrong di kafe. Bayangkan kamu dan gengmu makan-makan enak di sebuah restoran mewah. Pas bill tagihan dateng, kalian semua sepakat kalau yang harus bayar makanan itu adalah si bendahara geng yang memang memegang uang kas kelompok. Tapi anehnya, saat kamu menuntut pembayaran bill tersebut ke meja kasir restoran, kamu malah tidak mengajak si bendahara tadi ke kasir. Alhasil, kasir restoran bingung: "Lho, yang mau bayar siapa? Yang megang duitnya kan nggak ada di sini?"
Dalam kasus gugatan ganti rugi ini, pihak yang dituntut oleh Roy Suryo awalnya hanya kepolisian atau pihak penegak hukum yang menahannya. Namun, menurut kacamata hakim, instansi kepolisian itu tidak memegang dompet kas negara secara langsung untuk urusan pencairan dana ganti rugi. Pihak yang memegang "kunci brankas" negara adalah Kementerian Keuangan.
Oleh karena itu, hakim menilai gugatan tersebut cacat formil karena tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai pihak turut tergugat atau pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan uang ganti rugi tersebut. Tanpa adanya Menteri Keuangan di dalam dokumen gugatan, hakim tidak bisa mengetok palu untuk mencairkan uang sepeser pun dari kas negara.
Sengkarut Aturan KUHAP Baru: UU Nomor 20 Tahun 2025 dan PP yang "Masih OTW"
Mungkin kamu bakal bertanya-tanya: "Kok bisa sih tim hukum sekelas mantan menteri lupa memasukkan nama Menteri Keuangan?" Nah, di sinilah letak plot twist-nya yang cukup seru untuk dibahas dari sudut pandang edukasi hukum.
Usut punya usut, ternyata ada kekosongan regulasi alias aturan yang menggantung di pemerintahan kita saat ini. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang baru. Di dalam Pasal 175 ayat (5) undang-undang tersebut, sebenarnya sudah diatur dengan jelas mengenai mekanisme bagaimana warga negara bisa menuntut ganti rugi jika menjadi korban salah tangkap atau penahanan yang tidak sah.
Namun, ada satu masalah besar: Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi sebagai petunjuk teknis alias "buku panduan" pelaksanaan pasal tersebut ternyata belum juga diterbitkan oleh pemerintah sampai sekarang.
Ibaratnya, pemerintah sudah merilis konsol game PS5 yang super canggih (UU KUHAP Baru), tapi mereka lupa merilis game-nya atau kabel power-nya (Peraturan Pemerintah). Akibatnya, para penegak hukum dan pencari keadilan di lapangan jadi kebingungan bagaimana cara mengoperasikannya.
"Karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu, akhirnya dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Kalau PP-nya sudah ada, mungkin sudah jelas siapa yang melakukan pembayaran. Karena itu nanti kami akan memasukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak," jelas Roy Suryo secara gamblang.
Jurus "Kartu Joker" Hakim dan Strategi Balasan Roy Suryo
Menariknya, Roy Suryo tidak terlihat kesal sama sekali dengan putusan ini. Ia justru menganalogikan keputusan hakim yang tiba-tiba mempermasalahkan ketidakhadiran Kemenkeu ini bagaikan sebuah kartu Joker dalam permainan kartu capsa atau remi.
Dalam permainan kartu, kartu Joker adalah kartu liar yang bisa merusak seluruh strategi yang sudah kita susun rapi sejak awal. Kamu mungkin sudah pede bakal menang dengan kartu as di tangan, tapi begitu lawan mengeluarkan Joker, peta permainan langsung berubah total!
"Hari ini hakim memainkan Joker. Itu di luar perhitungan kami. Tapi kalau Jokernya keluar, ya kami akan menyesuaikan permainan," ujar Roy sambil tersenyum tipis.
Sebagai pemain yang adaptif, Roy dan tim hukumnya langsung menyusun strategi baru. Mereka tidak akan langsung buru-buru mendaftarkan ulang gugatan ganti rugi tersebut. Kenapa? Karena mereka punya "kartu as" lain yang ingin dimainkan terlebih dahulu di meja hijau.
Roy membeberkan bahwa mereka akan mengajukan gugatan praperadilan keempat terlebih dahulu. Kali ini, fokusnya bukan lagi soal uang ganti rugi, melainkan soal status pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal) yang menimpa dirinya. Roy menilai aturan mengenai cekal ini masih tumpang tindih dan penuh sengkarut regulasi, sehingga perlu diuji kelayakannya di depan hakim. Baru setelah urusan cekal ini kelar, mereka akan mendaftarkan ulang gugatan ganti rugi dengan format baru yang sudah dilengkapi dengan nama Menteri Keuangan di dalamnya.
Mengapa Kasus Ganti Rugi Salah Tangkap di Indonesia Itu Rumit Banget?
Sebagai bagian dari edukasi publik, kasus yang menimpa Roy Suryo ini sebenarnya membuka mata kita semua tentang betapa berliku-likunya perjuangan warga negara biasa untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi di Indonesia.
Secara historis, nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap atau penahanan tidak sah di Indonesia itu terkenal sangat kecil dan memprihatinkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (aturan lama yang sempat berlaku), nilai ganti rugi untuk korban salah tangkap berkisar antara Rp 500.000 hingga maksimal Rp 100.000.000 (jika korban mengalami luka berat atau cacat). Angka ini tentu dinilai sangat tidak sebanding dengan kerugian imaterial, nama baik yang hancur, serta waktu yang terbuang sia-sia di dalam sel tahanan.
Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana korban salah tangkap bisa mendapatkan kompensasi hingga jutaan dolar yang dibayarkan langsung dari anggaran daerah atau negara tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Sengkarut hukum yang dihadapi Roy Suryo ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi hukum acara pidana kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai. Selama Peraturan Pemerintah penjelas dari UU Nomor 20 Tahun 2025 belum disahkan, maka setiap warga negara yang ingin menuntut haknya harus siap-siap melewati labirin birokrasi yang panjang, termasuk harus menyeret kementerian sekelas Kemenkeu ke dalam pusaran sidang praperadilan.
Kesimpulan: Proses Belajar yang Mahal untuk Kita Semua
Pada akhirnya, langkah hukum yang diambil oleh Roy Suryo ini patut kita apresiasi sebagai sebuah proses edukasi publik yang sangat berharga. Jarang ada tokoh publik yang mau repot-repot "menguji" kekuatan undang-undang baru di pengadilan demi sebuah kepastian hukum.
Dari drama "kartu Joker" ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran penting:
- Jangan gampang terkecoh dengan istilah "gugatan tidak diterima". Itu bukan berarti kalah, melainkan hanya disuruh pulang sebentar untuk melengkapi berkas administrasi.
- Hukum itu dinamis dan penuh strategi layaknya bermain kartu. Ketika ada aturan baru yang belum matang, kita harus siap beradaptasi dengan segala kemungkinan di ruang sidang.
- Kolaborasi antar-lembaga negara, termasuk keterlibatan Menteri Keuangan dalam urusan ganti rugi hukum, adalah hal mutlak yang tidak boleh dilewati demi terciptanya keadilan yang hakiki.
Mari kita tunggu kelanjutan babak baru dari persidangan Roy Suryo berikutnya. Apakah dengan dimasukkannya nama Menteri Keuangan nanti, jalan Roy untuk mendapatkan haknya akan mulus tanpa hambatan? Ataukah hakim bakal mengeluarkan "kartu Joker" baru yang tidak terduga? Kita lihat saja nanti!