HOTELRISTORANTEVITTORIA — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen untuk menindaklanjuti izin vila dan penginapan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Untuk meningkatkan PAD Lombok Barat, Wakil Bupati Nurul Adha mengatakan mereka melakukan pendataan dan pendataan penginapan yang berizin dan tidak berizin.
Di Lombok Barat, Kamis, dia menyatakan bahwa data tersebut diperlukan untuk memiliki database yang valid dan jelas terkait vila dan penginapan sehingga mereka dapat menghitung potensi PAD secara jelas dan mencegah kebocoran PAD.
Nurul mengatakan bahwa setiap vila atau penginapan yang dibangun di Lombok Barat harus memiliki izin agar jelas siapa yang membangunnya dan bagaimana mengelolanya. Ini juga dilakukan untuk mencegah vila tak berizin yang dapat digunakan untuk tujuan negatif.
Selama ini, dia menyatakan bahwa data tentang izin vila dan homestay cenderung berbeda di setiap kecamatan dan lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Batulayar.
Wakil Bupati Nurul kemudian meminta organisasi perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan menyeluruh agar data yang mereka kumpulkan akurat dan dapat diandalkan.
Dia mengatakan, “Saya mengharapkan baik dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan camat turun ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang bangunan vila dan lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum memiliki izin untuk ditindaklanjuti.”
Sebagai informasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat, ada 351 vila dan hotel yang terletak di seluruh kecamatan Lombok Barat.
Di Kecamatan Batulayar ada 162 penginapan, termasuk vila, hotel, hotel melati, apartemen, penginapan backpacker, pondok wisata, dan jenis akomodasi lainnya. Namun, tercatat 46 vila, dengan 20 vila berizin dan 26 vila tidak berizin.
Penginapan yang tidak digunakan atau ditutup harus segera diperiksa oleh Badan Pendapatan Daerah untuk ditagih pajak wajib sesuai dengan kondisi.
SUMBER ANTARANEWS.COM : Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin