MENTERI Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara resmi mengumumkan dimulai revolusi perluasan permukiman yang akan memperluas pos-pos pemeriksaan dan pemukiman ilegal melampaui wilayah Tepi Barat yang diduduki, Palestina, hingga mencakup wilayah Negev dan Galilea. Pernyataan ini disampaikan melalui platform media sosial X, menyusul persetujuan kabinet Israel untuk mendirikan 13 permukiman baru di wilayah tengah Tepi Barat.
Permukiman-permukiman tersebut, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, akan ditempatkan di titik-titik strategis Tepi Barat. Pejabat Israel menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat kendali mereka atas wilayah Palestina yang diduduki. Proyek ini berfokus pada koridor strategis di sepanjang Rute 60–jalur utama utara-selatan yang menghubungkan kota-kota besar Palestina seperti Nablus, Ramallah, dan Bethlehem–serta wilayah yang membentang ke timur menuju Lembah Yordan.
Ancaman terhadap Solusi Dua Negara
Pejabat Palestina memperingatkan bahwa ekspansi ini akan semakin mengisolasi Jerusalem Timur yang diduduki, yang selama ini dipandang sebagai ibu kota masa depan negara Palestina. Langkah ini dinilai merusak prospek solusi dua negara secara permanen. Agresi pembangunan ini meningkat tajam sejak 2022, ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membentuk pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel, yang melibatkan tokoh-tokoh utama gerakan pemukim.
Berdasarkan data dari Forum Palestina untuk Studi Israel (MADAR), terjadi lonjakan pendanaan negara yang belum pernah terjadi untuk ekspansi ini. Berikut tren pertumbuhan pos pemukiman ilegal:
- 2012-2022: Rata-rata 8 pos per tahun.
- 2023: Meningkat menjadi 32 pos.
- 2024: Mencapai 62 pos baru dengan dukungan dana pemerintah sebesar 75 juta shekel (sekitar Rp320 miliar).
- 2025: Mencatat rekor tertinggi dengan 86 pos baru di seluruh Tepi Barat.
Saat ini, diperkirakan terdapat 500.000 pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat dan 250.000 lain di Jerusalem Timur yang diduduki.
Lonjakan Kekerasan dan Perusakan Infrastruktur
Ekspansi pemukiman ini dibarengi dengan kampanye kekerasan brutal oleh pemukim terhadap warga Palestina. Penyelidikan PBB melaporkan adanya lonjakan serangan pemukim sebesar 130 persen terhadap desa-desa dan lahan pertanian Palestina sejak 2023. Insiden terbaru mencakup perusakan jalur listrik utama di desa al-Maniya, perusakan rumah kaca di dekat Tulkarem, hingga penyitaan mata air Ein Rawabi yang menjadi sumber air bagi puluhan keluarga Badui.
Pada Mei 2024 saja, Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok (CWRC) mendokumentasikan 1.659 serangan oleh pasukan Israel dan pemukim. Kekerasan ini mengakibatkan kehancuran lebih dari 7.222 pohon, termasuk 3.300 pohon zaitun yang merupakan sumber pendapatan vital bagi warga Palestina.
Statistik Dampak Konflik (Sejak 8 Oktober 2023):
- Warga Palestina tewas: 1.175 jiwa
- Warga Palestina luka-luka: 12.919 orang
- Warga Palestina ditangkap: Sekitar 24.000 orang
- Warga Palestina mengungsi: 33.000 orang
Selain kekerasan fisik, otoritas Israel juga meningkatkan pembongkaran rumah. Pada Mei lalu, tercatat 70 operasi pembongkaran yang menghancurkan 155 struktur bangunan Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem, dengan dampak terparah terjadi di wilayah kegubernuran Jerusalem.