HOTELRISTORANTEVITTORIA — JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memberikan stimulus berupa keringanan pajak untuk industri perhotelan di Jakarta.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengakui kondisi perhotelan di Jakarta sedang terganggu perihal pemasukan.
“Kemudian kita juga memberikan stimulus kepada dunia perhotelan yang sekarang jujur gak usah kita tutupi sedang terganggu,” ujar Rano kepada wartawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
“Bahkan mungkin dalam minggu ini kita akan memberikan stimulus untuk peringanan pajak untuk hotel,” tambahnya.
1. Tingkatkan Kunjungan
Bang Doel sapaan karibnya itu menyebut Jakarta juga setiap pekan mulai membuat kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ia berharap hal itu dapat meningkatkan kunjungan ke hotel-hotel di Jakarta.
“Nah itulah makanya. Dan kenapa Jakarta setiap Minggu membuat atraksi, membuat event dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah kalau jumlah kunjungan meningkat, kita berharap mereka akan stay di hotel-hotel sekitar. Jadi itulah langkah-langkah yang kita lakukan,” ucapnya.
2. Alami Tekanan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengatakan kondisi industri perhotelan belakangan tengah mengalami tekanan imbas efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah.
Maulana Yusran menjelaskan pendapatan hotel sendiri sekitar 40-60% bersumber dari belanja Pemerintah.
Bahkan, porsi tersebut bisa lebih besar terutama di luar pulau Jawa atau di daerah yang tidak mengandalkan pariwisata seperti di Bali.
“Sebenarnya memang yang terjadi itu kegiatan pemerintah menjadi dominasi revenue -nya di hotel, jadi kalau bisa saya katakan sekitar 40%-60% kontribusinya terhadap revenue dari hotel,” ujarnya saat dihubungi.
Maulana Yusron menjelaskan, bukan soal industri hotel mengandalkan atau mengejar pasar pemerintah. Tapi justru Pemerintah yang awalnya mendorong industri perhotelan untuk meningkatkan investasinya di sektor pariwisata.
“Sebenarnya hotel itu bukan mau mengejar pasar pemerintah, tapi pemerintah yang meminta untuk para pelaku usaha mengikuti program mereka,” sambungnya.