HOTELRISTORANTEVITTORIA — Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi keukeuh dengan sikapnya yang melarang para pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel.
Pernyataan itu diutarakan Dedi Mulyadi usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperbolehkan pemerintah daerah untuk melaksanakan rapat di hotel.
Dedi menjelaskan, larangan menggelar rapat di hotel tersebut perlu dilakukan demi efisiensi anggaran sekaligus keadilan bagi daerah-daerah dengan fiskal rendah.
“Daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah, pendapatan daerahnya kecil habis untuk gaji pegawai,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Dedi lantas menyoroti Kabupaten Pangandaran. Dia mengatakan, pemerintah daerah tidak mampu membayar tunjangan pegawai karena terbatasnya anggaran.
“Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta dan ke mana-mana untuk cari solusi, dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan,” tutur dia.
Oleh karena itu, Dedi menegaskan ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah tertinggal menjadi persoalan serius yang perlu diatasi. Terlebih, kata Dedi, kota-kota besar dengan banyak hotel cenderung memperoleh pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.
“Tetapi di pusat kota, yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang relatif besar dengan turis dan segala macem itu tinggi, kemudian tidak ada kerusakan apapun, beda dengan orang desa,” sambung Dedi.
Rapat Sederhana di Kantor
Sementara daerah dengan pendapatan dari hasil galian pasir, batu, bahkan hasil hutan justru memperoleh pendapatan rendah dan mengalami kerusakan alam.
“Pertanyaannya, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, BPJS belum terbayar, sanitasi lingkungannya masih buruk, tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinan masih tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, bank emok dan berbagai ragam lain, mau uang yang dikumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel kota besar?” pungkas Dedi.
Oleh karena itu, Dedi mengimbau para pejabat dan pegawai di lingkup Pemprov Jawa Barat untuk menggelar rapat secara sederhana di kantor. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan pusat kota itu, kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun pusksesmas. Saat kita di toilet hotel bintang lima, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang enggak punya toilet. Ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat Rp360 miliar BPJS belum kebayar, masa kita mau buangin duit?” ujarnya.
Di sisi lain, Dedi mengeklaim dirinya mengetahui adanya penyimpangan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel.
“Saya nih pengalaman lah, saya tahu, kalau rapat-rapat di hotel itu apa sih yang terjadi. Penyelenggara rapat itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya, tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang dipakai 7,” katanya.