HOTELRISTORANTEVITTORIA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY khawatir tentang kemungkinan PHK karena kondisi perhotelan saat ini.
Menurut Deddy Pranawa Eryana, Ketua PHRI DI, kondisi hotel anggota perhimpunan telah sangat terganggu karena banyaknya pembatalan reservasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) oleh beberapa kementerian sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Semua orang tahu bahwa efisiensi belanja adalah topik penting dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Namun, Deddy menyatakan bahwa pemerintah memberikan kontribusi terbesar untuk MICE ini. Banyak hotel kehilangan uang karena pembatalan massal itu, dan mereka sekarang berusaha menghemat uang dengan mengurangi jam kerja karyawan mereka.
Saat dihubungi Senin (10/3), Deddy mengatakan bahwa ada pengurangan jam kerja di beberapa hotel karena Inpres No 1/2025 sebagai bukti efisiensi kami untuk bertahan.
Deddy mengatakan bahwa tiga atau lima hotel telah mengurangi jam kerja karyawannya dan melapor ke PHRI. Namun, mengingat bahwa banyak pemerintah daerah melarang karyawisata atau study tour, situasi mungkin menjadi lebih memprihatinkan.
“Saat ini bukan hanya inpres tapi larangan-larangan study tour dari Jabar, Banten, DKI menambah penurunan pendapatan kami karena banyak pembatalan-pembatalan reservasi,” keluh Deddy.
“Bila kondisi yang tidak baik-baik saja ini berlanjut, tidak ada perubahan kebijakan pemerintah maka ancaman PHK pun terpaksa sekali akan kita lakukan,” sambung dia.
Selain itu, Deddy menyatakan bahwa pengalaman sektor perhotelan saat ini jauh melampaui pandemi COVID-19. Dia menyatakan bahwa kondisi saat itu lebih buruk karena pemerintah terus memberikan bantuan, mulai dari subsidi pajak hingga sembako untuk karyawan.
“Enggak lagi mumet (pusing), tapi sentik-sentik (sekarat) melebihi pandemi. Pandemi pemerintah masih bisa bantu kita, tapi sekarang pemerintah sulit bantu kita,” katanya.
Deddy mengatakan bahwa beberapa hotel di bawah naungan PHRI juga harus menggunakan strategi yang mirip dengan yang digunakan selama pandemi Corona beberapa tahun sebelumnya agar tetap beroperasi.
Selain pengurangan jam kerja, perhotelan terpaksa harus menunda pengeluaran yang kurang mendesak. Semua dilakukan sembari berharap pemerintah bersedia mengevaluasi kebijakan diet ketat anggaran mereka.
“Harapan PHRI pemerintah bisa mengerti keadaan kami dan mengoreksi Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” pungkas Deddy.
SUMBER CNNINDONESIA.COM : Hotel di DIY Dihantui PHK Imbas Efisiensi hingga Larangan Study Tour