DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan pemungutan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) pada SMA/SMK negeri. Alasannya akibat anggaran minim dari pemerintah untuk sektor pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menjelaskan wacana ini muncul menyusul minimnya kemampuan pendanaan pemerintah dalam menutupi kebutuhan operasional sekolah.
Saat ini, kata dia, rata-rata sekolah hanya menerima anggaran sekitar Rp1,6 juta per siswa per tahun, padahal kebutuhan ideal untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas mencapai Rp4,5 juta per siswa per tahun.
“Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak. Jika pendapatan sekolah hanya terpenuhi 40% dari kebutuhan, sulit bagi sekolah untuk melakukan akselerasi kualitas pembelajaran, terutama bagi sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar (rombel) terbatas,” kata Yomanius saat dihubungi, Senin (13/7).
Oleh karena itu, Untung menyebut pihaknya mulai mengkaji untuk merevisi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satunya wacana pengaktifan kembali SPP di sekolah negeri. Nantinya, kata dia, wacana reaktivasi SPP ini tidak akan dipukul rata.
DPRD Jabar, kata dia, merancang skema yang mengedepankan azas keadilan sosial karena pemungutan biaya hanya akan dilakukan terhadap keluarga dengan kemampuan ekonomi yang cukup. Sedangkan keluarga yang rentan dipastikan tetap mendapatkan akses pendidikan gratis.
Dalam draf revisi perda tersebut, pihaknya mengusulkan agar siswa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 atau kelompok keluarga miskin dan rentan miskin tetap dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya.
“Anak dari keluarga desil 1 sampai desil 5 tidak boleh dipungut biaya apa pun. SPP hanya diberlakukan bagi orang tua siswa di kelompok desil 6 sampai desil 10. Besarannya pun akan diatur secara bertingkat menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yomanius mengatakan tambahan pendanaan dari skema ini nantinya akan dikelola secara akuntabel untuk kebutuhan fundamental sekolah. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi guru, peremajaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga penguatan kegiatan ekstrakurikuler serta pengembangan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik.